Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Pemohon Termohon Status Perkara
3/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Pst 1.DAVID HAMDANY SE
2.MINARNI TOHIR
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAKARTA CQ KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA PUSAT CQ PENYIDIK SATUAN NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA RESOR METRO JAKARTA PUSAT Minutasi
Tanggal Pendaftaran Jumat, 31 Mar. 2023
Klasifikasi Perkara Sah atau tidaknya penetapan tersangka
Nomor Perkara 3/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal Surat Jumat, 31 Mar. 2023
Nomor Surat 3/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Pst
Pemohon
NoNama
1DAVID HAMDANY SE
2MINARNI TOHIR
Termohon
NoNama
1KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAKARTA CQ KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA PUSAT CQ PENYIDIK SATUAN NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA RESOR METRO JAKARTA PUSAT
Kuasa Hukum Termohon
Petitum Permohonan
  1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan TERMOHON tidak berwenang melakukan penyidikan atas PARA PEMOHON;
  3. Menyatakan Penetapan Tersangka PARA PEMOHON berdasarkan Pemberitahuan SPDP Tersangka a.n. DAVID HAMDANY, SE dan Tersangka a.n. MINARNI TOHIR Nomor: B/337/S.3/IX/2022/Restro JP tanggal 26 September 2022  atau setidak-tidaknya berdasarkan                           Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/1764/S.13/XI/ 2022/Resto Jakpus dari  TERMOHON, tanggal 18 Nopember 2022 tidak sah dan batal demi hukum;
  4. Menyatakan tindakan TERMOHON yang tidak menyerahkan Surat  Perintah Penyidikan Nomor : 402/S.6/IX/Restro Jakpus tanggal                                    26 September 2022 kepada PARA PEMOHON adalah tindakan cacat hukum;
  5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan terhadap diri PARA PEMOHON;
  6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau Penetapan yang                     dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan Penetapan PARA PEMOHON  sebagai tersangka;
  7. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  8. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku              Atau, apabila Yang Mulia Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). DOA kami, semoga Yang Mulia Hakim dalam memutuskan nantinya                      diberikan keteguhan hati  dalam memberikan keadilan yang seadil-adilnya.
Pihak Dipublikasikan Ya