1. MENERIMA DAN MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.

1. MENYATAKAN MENURUT HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH TERJADI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.

1. MENGHUKUM TERGUGAT MEMBAYAR SECARA TUNAI KEPADA PENGGUGAT YAITU UANG PESANGON 2 X PASAL 40 AYAT (2) HURUF B PERATURAN PEMERINTAH 35/2021 DAN UPAH/GAJI PROPOSIONAL BULAN JULI 2023, DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

1. UANG PESANGON                                                 RP. 62.000.000,-
2. UPAH/GAJI PROPOSIONAL BULAN JULI 2023    RP.  24.800.000,- +

TOTAL : RP. 86.800.000,- (DELAPAN PULUH ENAM JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH).

1. MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR UANG PAKSA/DWANGSOM SEBESAR RP. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) UNTUK SETIAP HARI KETERLAMBATAN DARI PELAKSANAAN PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN DEWIJSDE).

1. MENYATAKAN PUTUSAN INI DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU MESKIPUN ADA UPAYA HUKUM LAIN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT. (UITVOORBAAR BIJ VOORRAAD).

1. MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA AQUO.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).