Bahwa Terdakwa JEMY SUTJIAWAN selaku Direktur PT. Sansaine Exindo bersama-sama dengan ELVANNO HATORANGAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station 4G dan Infrastruktur Pendukung pada BAKTI KOMINFO adalah berdasarkan Surat Keputusan dari Kuasa Pengguna Anggaran BAKTI Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, ANANG ACHMAD LATIF Direktur Utama Badan Asesibilitas Telekomunikasi dan Informasi dan selaku Kuasa Pengguna Anggran (KPA) pada BAKTI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kominfo nomor 695 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020, IRWAN HERMAWAN Komisaris PT Solitech Media Sinergy, JOHNNY GERARD PLATE Menteri Komunikasi dan informatika (Kominfo), GALUMBANG MENAK SIMANJUNTAK Direktur Utama PT.Mora Telematika Indonesia, YOHAN SURYANTO sebagai tenaga ahli (konsultan) pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang ditunjuk berdasarkan SK Direktur Utama Nomor 59 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 dan sebagai ahli HDUI berdasarkan kontrak Nomor 2401/SWA/ PPK.III/ BAKTI/KOMINFO/09/2020 dan Nomor : 0881/ 14/ HuDev/ UI/ IX/ 2020 tanggal 24 September 2020, MUHAMMAD YUSRIZKI MULIAWAN selaku Direktur PT Basis Utama Prima MUKTI ALI selaku Account Director PT Huawei Tech Investment, dan MUHAMMAD FERIANDI MIRZA Selaku Kepala Divisi lastmili/Backhaul pada BAKTI KOMINFO (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2020 s.d. 2022 bertempat di Kantor BAKTI Gedung Menara Merdeka Jalan Budi Kemuliaan I nomor 2 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dan di Centennial Tower Lantai 42 Jalan Gatot Subroto Nomor Kavling 24-25 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu:merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp8.032.084.133.795,51 (delapan triliun tiga puluh dua miliar delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah lima puluh satu sen) merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp8.032.084.133.795,51 (delapan triliun tiga puluh dua miliar delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah lima puluh satu sen)