1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERMOHON PKPU yakni PT Pembangunan Perumahan Urban berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di lingkungan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU TERMOHON PKPU;
4. Mengangkat Sdr. Andrian Rhamad, S.H. Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Kp. Gardu, RT.001/RW.001, Kel. Cirarab, Kec. Legok, Kab. Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-265 AH.04.05-2022 tertanggal 19 September 2022;
5. Memerintahkan TIM PENGURUS dari TERMOHON PKPU, untuk memanggil TERMOHON PKPU dan Kreditor dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) a quo diucapkan;
6. Membebankan biaya permohonan ini kepada TERMOHON PKPU.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).