Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
INFORMASI DETAIL PERKARA

Nomor Perkara Penggugat Tergugat Status Perkara
25/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Jkt.Pst PT. PAYFAZZ TEKNOLOGI NUSANTARA PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HKI cq KOMISI BANDING MEREK Minutasi
Tanggal Pendaftaran Kamis, 14 Mei 2020
Klasifikasi Perkara Merek
Nomor Perkara 25/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal Surat Kamis, 14 Mei 2020
Nomor Surat
Penggugat
NoNama
1PT. PAYFAZZ TEKNOLOGI NUSANTARA
Kuasa Hukum Penggugat
NoNamaNama Pihak
1SARAH ELIZA AISHAH, SHPT. PAYFAZZ TEKNOLOGI NUSANTARA
Tergugat
NoNama
1PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HKI cq KOMISI BANDING MEREK
Kuasa Hukum Tergugat
Petitum
  1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA atas nama PENGGUGAT di bawah Nomor Agenda D002017052269 untuk jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya sebagai berikut: “Software Aplikasi (Software Komputer)“ tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk barang sejenis dengan Merek FASSPAY yang terdaftar di bawah No. Pendaftaran IDM000527914;
  3. Menyatakan batal Putusan Komisi Banding No. 877/KBM/HKI/2019 tertanggal 27 November 2019;
  4. Menerima dan mengabulkan permohonan pendaftaran Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA di bawah Nomor Agenda D002017052269 melalui permohonan tertanggal 16 Oktober 2017 untuk melindungi jasa-jasa dalam kelas jasa 9, yaitu “Software Aplikasi (Software Komputer)”;
  5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memerintahkan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. KOMISI BANDING MEREK untuk segera menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Merek untuk Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA di bawah Nomor Agenda D002017052269 melalui permohonan tertanggal 16 Oktober 2017 untuk melindungi jasa-jasa dalam kelas jasa 9, yaitu “Software Aplikasi (Software Komputer)”;
  6. Menyatakan putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun meskipun ada upaya hukum lainnya (uij voerbaar bij voorad); dan
  7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
Pihak Dipublikasikan Ya
Prodeo Tidak