1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU dan Kuasa Hukum Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan :
   PT Hasil Sumber Alam Resources (Termohon PKPU);
   Untuk selanjutnya secara bersama-sama Termohon PKPU berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan Aquo dibacakan serta terikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Niaga pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU Termohon PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat:
   mengangkat dan menunjuk balai harta peninggalan (BHP);
   Selaku Tim Pengurus proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari Termohon PKPU;
5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Aquo dibacakan;
6. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).