MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

1. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat pada Tergugat I  dengan Surat Keputusan Direksi No: 03M/KD-MKU/INT/VIII/2023 pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sah ;

1. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat pada Tergugat II dengan Surat Keputusan Direksi No : 02M/KD-MKU/INT/VIII/2023 pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sah ;

1. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat pada Tergugat III dengan Surat Keputusan Direksi No : 01M/KD-MKU/INT/VIII/2023 pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sah ;

1. Menyatakan “PUTUS“ hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2023 ;

1. Menyatakan  Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat Karena Pelanggaran meninggalkan pekerjaan tanpa izin atau mangkir menyebakan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja akibat adanya keadaan atau kejadian tertentu sebagaimana Peraturan Perusahaan  PT. Marsha Karima Utama Pasal 13 jo Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagajerjaan jo Pasal 52 ayat (2) PP Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK) ;

1. Mengijinkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Tergugat sehubungan dengan pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Perusahaan             PT. Marsha Karima Utama Jo. Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 52 ayat (2) PP Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ;

1. Mengijinkan Penggugat untuk membayar Kompensasi PHK kepada Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

1. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada negara ;