“Demi Keadilan dan Kebenaran Berdasarkan                                                       P-29

           Ketuhanan Yang Maha Esa”

SURAT DAKWAAN

Nomor: Reg. Perk: PDS-01/RP.9/08/2024

1. IDENTITAS TERDAKWA :

1. RIWAYAT PENAHANAN :

1. DAKWAAN :

PRIMAIR

------- Bahwa ia terdakwa TEGUH MUHAMMAD FIRMANSYAH selaku Manager Bisnis pada Perum Bulog Wilayah  DKI Jakarta dan Banten berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor: KD-253/DS101/SM.04.01/11/2011 tanggal 12 November 2021, NIP/NOREG: 067905025/7906025 bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HUSNI selaku Direktur Utama CV. Citra Mandiri berdasarkan Akta Perubahan CV. Citra Mandiri Nomor: 12 tanggal 10 Agustus 2022 Notaris H. Ferdy Fardian Hidayat, SH., MH., dan saksi IMAYATUN selaku Direktur CV. Citra Mandiri berdasarkan Akta Perubahan CV. Citra Mandiri Nomor: 12 tanggal 10 Agustus 2022 Notaris H. Ferdy Fardian Hidayat, SH., MH., (semuanya dituntut dalam perkara terpisah) sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022 atau setidak – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Perum Bulog Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 55, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :183 / KMA/ XII / 2010 tanggal 28 Desember 2010 berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya atau karena terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, secara melawan hukum bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog, Standar Operasional Prosedur (SOP) Penjualan Komoditas Komersial Nomor : SOP-31/DM000/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penjualan Komoditas Komersial, dan Faksimili Dalam Negeri Nomor F-2690/DB000/KB.02/13062022 tanggal 13 Juni 2022 Untuk Pemimpin Wilayah Selindo dari Direktur Bisnis perihal piutang komersial per 31 Mei 2022  memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 7.192.640.000,- (tujuh miliar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor: PE03.03/SR/S-141/PW09/5.1/2024 tanggal 12 Juni 2024 atau perekonomian negara, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog diketahui bahwa Perusahaan Umum (Perum) Bulog adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan. Kemudian dalam Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog menyebutkan bahwa Perum Bulog dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas. Oleh karena itu, maka Perum Bulog membuka kantor wilayah untuk menunjang operasional usaha yang salah satunya adalah Kantor Wilayah Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten (selanjutnya disebut Perum Bulog Jakarta Banten) yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 55, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
• Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog disebutkan bahwa kegiatan usaha utama Perum Bulog meliputi produksi, perdagangan dan jasa. Salah satu bentuk usaha perdagangan yang dilakukan oleh Perum Bulog adalah perdagangan hasil budidaya pangan beras serta pangan lainnya dan perdagangan hasil industri berbasis pangan beras dan pangan lainnya serta turunannya. Pelaksanaan penjualan hasil budidaya dan/atau hasil industri berbasis pangan beras atau pangan lainnya dilakukan melalui penjualan komoditas komersial. Adapun dasar pelaksanaan penjualan komoditas komersial diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Penjualan Komoditas Komersial Nomor: SOP-31/DM000/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penjualan Komoditas Komersial (selanjutnya disebut SOP Penjualan Komoditas Komersial).
• Bahwa struktur Perum Bulog Jakarta Banten pada tahun 2022 terdiri atas pihak-pihak sebagai berikut:

• Pemimpin Wilayah : Saksi Eko Pranoto
• Wakil Pemimpin Wilayah : Sdr. Dani Satrio
• Manajer Pengadaan : Sdr. Erdi Baskoro
• Manajer Operasional dan Pelayanan Publik : Sdr. Abdillah Luhur Atmaja
• Manajer Bisnis : Terdakwa Teguh Muhammad Firmansyah
• Manajer Administrasi dan Keuangan : Saksi Rizky Puspitasari

• Bahwa Saksi Imayatun adalah pemilik RPK Alma yang merupakan mitra Perum Bulog Jakarta Banten sejak tahun 2014 sehingga telah memiliki hubungan bisnis yang baik dengan Perum Bulog Jakarta Banten, terlebih pada tahun 2022 RPK Alma juga mendapatkan fasilitas tunda bayar dari Perum Bulog Jakarta Banten melalui Terdakwa Teguh Muhammad Firmansyah.
• Bahwa pada mulanya CV Citra Mandiri bergerak dibidang angkutan, namun sekira Bulan Agustus 2022, Saksi Feri Effendi yang merupakan suami dari Saksi Imayatun memperkenalkan Saksi Imayatun dengan Saksi Muhammad Husni di Kantor CV Citra Mandiri saat Saksi Feri Effendi sedang berkunjung untuk melihat kantor CV Citra Mandiri. Dalam perkenalan tersebut, Saksi Feri Effendi menyampaikan bahwa Saksi Imayatun memiliki akses ke Perum Bulog sehingga apabila Saksi Muhammad Husni tertarik maka dapat melakukan pemesanan sembako melalui Saksi Imayatun.
• Bahwa sekitar awal bulan September 2022 Saksi Muhammad Husni berkomunikasi dengan Sdr. Rudianto dan pada saat itu Saksi Muhammad Husni menyampaikan kepada Sdr. Rudianto bahwa CV Citra Mandiri akan melebarkan usahanya dan menerima pesanan komoditas sembako seperti beras, minyak dan gula.
• Bahwa hasil pertemuan tersebut disampaikan oleh Sdr. Rudianto kepada Saksi Rukyat dan Saksi Sri Rahayu selaku pemilik PT. Sinar Sembilan Sembilan Internasional. Kemudian Saksi Rukyat dan Saksi Sri Rahayu tertarik untuk bekerjasama dengan CV Citra Mandiri tetapi dengan syarat jual beli antara CV Citra Mandiri dengan PT. Sinar Sembilan Sembilan Internasional dilakukan dengan cara berhutang (tunda bayar).
• Bahwa kemudian Saksi Muhammad Husni menghubungi Saksi Imayatun melalui Saksi Feri Effendi bahwa ada pesanan dari PT. Sinar Sembilan Sembilan Internasional berupa komoditas Gula dan Beras dalam jumlah besar namun meminta agar transaksinya dilakukan secara berhutang (tunda bayar). Mendengar permintaan tersebut, Saksi Imayatun meminta waktu untuk berkoordinasi dengan pihak Perum Bulog Jakarta Banten.
• Bahwa kemudian Saksi Imayatun menemui Terdakwa Teguh Muhammad Firmansyah di Kantor Perum Bulog Jakarta Banten. Dalam pertemuan tersebut Saksi Imayatun menyampaikan bahwasanya ada pesanan komoditas berupa Gula dan Beras dalam jumlah besar dari PT. Sinar Sembilan Sembilan Internasional tetapi pembayaran tidak dapat dilakukan secara tunai, melainkan dengan mekanisme pembayaran secara utang piutang (tunda bayar). Atas hal tersebut, Terdakwa Teguh Muhammad Firmansyah memperbolehkan Saksi Imayatun untuk mengajukan Purchase Order (selanjutnya disebut PO) kepada Perum Bulog Jakarta Banten dengan syarat PO tidak diajukan melalui RPK Alma melainkan melalui Perseroan Terbatas atau Commanditer Vennootschap yang mencantumkan nama Saksi Imayatun dalam perusahaan tersebut. Kemudian Terdakwa Teguh Muhammad Firmansyah juga memberi kebijakan kepada Saksi Imayatun untuk pembayarannya dilakukan dengan metode tunda bayar dengan jangka waktu selama 14 (empat belas) hari. Selanjutnya Saksi Imayatun memberitahukan hasil pertemuan antara Saksi Imayatun dengan Terdakwa Teguh Muhammad Firmansyah kepada Saksi Husni.
• Bahwa sebagai tindaklanjut dalam pertemuan tersebut, Saksi Muhammad Husni meminta KTP Saksi Imayatun. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2022 dilakukan perubahan akta pendirian CV Citra Mandiri berdasarkan Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Citra Mandiri Nomor: 12 tanggal 10 Agustus 2022 Notaris H. Ferdy Fardian Hidayat, SH., MH. yang merubah susunan Direksi CV Citra Mandiri dengan menetapkan Saksi Muhammad Husni sebagai Direktur Utama dan Saksi Imayatun sebagai Direktur.
• Bahwa setelah adanya perubahan akta pendirian CV Citra Mandiri maka Saksi Imayatun mendaftarkan CV Citra Mandiri sebagai mitra ritel Perum Bulog Jakarta Banten dengan menyerahkan KTP, NPWP, NIB serta PO yang merupakan syarat kelengkapan administratif sebagai mitra.
• Bahwa pola pemesanan antara PT. Sinar Sembilan Sembilan Internasional, CV Citra Mandiri, dan Perum Bulog Jakarta Banten diawali dengan cara Saksi Sri Rahayu dan Saksi Rukyat membuat PO ke CV Citra Mandiri. Adapun PO yang dibuat dari PT. Sinar Sembilan Sembilan Internasional adalah sebagai berikut:

PO dari PT. Sinar Sembilan Sembilan Internasional dikirimkan melalui pesan whatsapp dari Saksi Rukyat kepada Saksi Muhammad Husni. Setelah itu Saksi Muhammad Husni menyampaikan PO dari PT Sinar Sembilan Sembilan Internasional kepada Saksi Imayatun.

• Bahwa berdasarkan PO dari PT. Sinar Sembilan Sembilan Internasional maka Saksi Imayatun memerintahkan kepada Saksi Intan Syafira untuk membuat PO dari CV Citra Mandiri kepada Perum Bulog Jakarta Banten dengan dasar PO dari PT. Sinar Sembilan Sembilan Internasional. Sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022, CV Citra Mandiri melalui Saksi Imayatun telah mengajukan PO kepada Perum Bulog Jakarta Banten dengan rincian sebagai berikut:

PO dari CV Citra Mandiri tersebut dikirimkan oleh Saksi Imayatun kepada Terdakwa Teguh Muhammad Firmansyah, Saksi Irsa Maulian Nugraha atau Saksi Pamungkas Agus Widodo.

• Bahwa dalam SOP Penjualan Komoditas Komersil, dijelaskan bahwa PO harus diajukan kepada Pimpinan Wilayah namun dalam pelaksanaannya hanya PO tanggal 09 September 2022 yang diketahui oleh Saksi Eko Pranoto selaku Pimpinan Wilayah Perum Bulog Jakarta Banten, sementara PO lainnya tidak diberitahukan kepada Pimpinan Wilayah dan diproses oleh Terdakwa Teguh Muhammad Firmansyah tanpa sepengetahuan Saksi Eko Pranoto selaku Pimpinan Wilayah Perum Bulog Jakarta Banten sehingga perbuatan Terdakwa Teguh Muhammad Firmansyah telah bertentangan dengan Bagian VIII Prosedur Perencanaan dan Tata Cara Penjualan Komoditas Komersial Huruf B Tata Cara Penjualan Komoditas Angka 3 Ketentuan Umum Penjualan huruf b Standar Operasional Prosedur (SOP) Penjualan Komoditas Komersial Nomor : SOP-31/DM000/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penjualan Komoditas Komersial yang berbunyi: “SPS diterbitkan setelah persetujuan Direksi/Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau Pejabat Lain yang ditunjuk di tingkat Direksi/ Divre/Subdivre/Kansilog terhadap PO yang diajukan.”.
• Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa Teguh Muhammad Firmansyah maka PO dari CV Citra Mandiri diterbitkan Sales Order (selanjutnya disebut SO) oleh Saksi Pamungkas Agus Widodo dengan rincian sebagai berikut:

• Bahwa menurut SOP Penjualan Komoditas Komersil, SO dapat diterbitkan setelah PO mendapatkan persetujuan dari Saksi Eko Pranoto selaku Pimpinan Wilayah Perum Bulog Jakarta Banten kemudian dibuatkan Perjanjian Jual Beli (selanjutnya disebut PJB) lalu ditandantangani oleh Pimpinan Wilayah dan setelahnya baru dapat diterbitkan SO. Namun, untuk transaksi tanggal 09 September 2022 sampai dengan 08 November 2022 telah dibuatkan PJB antara Perum Bulog Jakarta Banten dengan CV Citra Mandiri namun belum ditandatangani oleh Saksi Eko Pranoto selaku Pimpinan Wilayah dan transaksi tanggal 09 November 2022 sampai dengan 24 November 2022 tidak dibuatkan PJBnya tetapi SO untuk transaksi mulai tanggal 09 September 2022 sampai dengan 24 November 2022 tetap diproses oleh Terdakwa Teguh Muhammad Firmansyah sehingga barang dapat diambil oleh CV Citra Mandiri untuk PT. Sinar Sembilan Sembilan Internasional meskipun belum ada perjanjiannya sehingga perbuatan Terdakwa Teguh Muhammad Firmansyah telah bertentangan dengan Lampiran Diagram Alir (Flowchart) Penjualan Langsung dengan Sistem Bayar Cash On Delivery (COD) dan Bayar Tunda Nomor 3 huruf a Standar Operasional Prosedur (SOP) Penjualan Komoditas Komersial Nomor : SOP-31/DM000/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penjualan Komoditas Komersial yang berbunyi: “Kabid Komersial&PB/Kasi dan Staf Komersial menerbitkan Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) untuk penjualan dengan sistem tunda bayar oleh bidang Komersial dan PB yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdrive/Pejabat lain yang ditunjuk di Tingkat Divre/Subdivre dan Pembeli”.
• Bahwa berdasarkan Faksimili Dalam Negeri dari Direktur Komersial kepada Seluruh Pimpinan Wilayah di Indonesia Nomor: F-5088/DM000/KB.02/09112021 tanggal 09 November 2021 perihal Penginputan Transaksi Penjualan melalui Aplikasi ERP maka transaksi Penjualan Komoditas Komersial pada Perum Bulog dilakukan melalui Sistem Enterprise Resource Planning (selanjutnya disebut Sistem ERP). Dalam Sistem ERP, pencatatan transaksi dilakukan dengan cara terlebih dahulu memasukan master produk meliputi nama, deskripsi, kuantum dan pricelist kemudian baru dimasukan master pelanggan yang berisi jenis channeling dan nama pelanggan. Setelah itu, untuk menerbitkan SO maka perlu dimasukkan dokumen referensi kedalam Sistem ERP dengan memasukan nomor PO. Dengan terbitnya SO maka komoditas bisa dilakukan