DALAM PROPISI

DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan tuntutan putusan sela Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Skorsing tanggal 23 Maret 2018 yang di keluarkan Tergugat terhadap para Penggugat Sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
3. Menghukum Tergugat membayar upah skorsing kepada Para Penggugat sejak Maret 2018 sampai dengan Juli 2019 dengan ketentuan sebagai berikut ;

   sebesar Rp. 901,120,000.00,- ( Sembilan ratus satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

1. Menghukum Tergugat membayar upah skorsing Penggugat sejak Juli 2018 sampai putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

1. Menyatakan surat Keputusan Pengakhiranan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT pada tanggal 23 Maret 2018 tanpa memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial TIDAK SAH/BATAL DEMI HUKUM dan tidak dapat dijadikan pedoman untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat;

1. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan.

1. Menghukum Tergugat membayar upah kepada para Penggugat sejak Maret 2018 sampai dengan Juli 2019 sebesar Rp. 901,120,000.00,- ( Sembilan ratus satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

1. Menghukum Tergugat membayar uang Pesangon 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), Uang Pengantian masa kerja sebagaimana pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak Pasal 156 ayat (4)  huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan Jumlah total sebesar Rp.1.391.578.000,- ( satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delampan ribu rupiah).

1. Menghukum Tergugat membayar tunjangan hari raya keagamaan tahun 2018 dan tahun 2019 kepada upara Penggugat sebesar Rp.112,640,000.00,- (seratus dua belas juta enam ratus ratus empat puluh ribu rupiah).

1. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat KLS 1A khusus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan;

1. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan upaya perlawanan atau verzet dan/atau Kasasi, (uitvoerbaar bij Voorraad);

1. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).