1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap PT. BAKRIE BUILDING INDUSTRIES/Termohon PKPU dan menyatakan PT. BAKRIE BUILDING INDUSTRIES/Termohon PKPU berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap PT. BAKRIE BUILDING INDUSTRIES/Termohon PKPU untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak dikeluarkannya putusan ini;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. BAKRIE BUILDING INDUSTRIES/Termohon PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat:

1. Saudara SURURI, S.H., M.H. yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-114 AH.04.03-2018 tanggal 31 Januari 2018, yang dalam hal ini memilih domisili hukum kantor di Sururi & Rekan, beralamat di Jl. Made Selatan RT 02, RW 06, Sambikerep, Kota Surabaya;
2. Saudara DAMIANUS HERMAN RENJAAN, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-411 AH.04.03-2021 tanggal 28 Juni 2021, yang dalam hal ini memilih domisili hukum kantor di Damianus Renjaan Law Office, Jalan Tanah Abang III No. 6, Jakarta Pusat 10160;

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo, dan sebagai Tim Kurator apabila PT. BAKRIE BUILDING INDUSTRIES/Termohon PKPU dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo dinyatakan Pailit;

1. Memerintahkan TIM PENGURUS untuk memangil PT. BAKRIE BUILDING INDUSTRIES/Termohon PKPU dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam Sidang tersebut pada butir 2;
2. Membebankan seluruh biaya pengadilan kepada PT. BAKRIE BUILDING INDUSTRIES/Termohon PKPU;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).