1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara Termohon PKPU (PT Pusaka Bumi Transportasi) untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga yang berwenang untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU (PT Pusaka Bumi Transportasi);
4. Menunjuk dan mengangkat:
   - Yudhi Wibhisana, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-63 AH.04.06-2022 tanggal 20 Juli 2022 beralamat kantor di Kantor Hukum Wibhisana & Partners, Sovereign Plaza 15^th FI., Suite B, Jl. T.B. Simatupang Kav. 36, Jakarta Selatan 12430;
   - Camelia, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-155 AH.04.03-2020 tanggal 31 Januari 2020 beralamat kantor di Apartemen Senayan Residance Tower 3, Lt. 1, Unit C1S, Jalan Patal Senayan I/5, Rt. 009, Rw.007, Kel. Grogol, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU (PT Pusaka Bumi Transportasi);

5. Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan Hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU Sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan;

6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU (PT Pusaka Bumi Transportasi) dan Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang disebutkan dalam butir 5;

7. Membebankan biaya perkara kepada Termohon PKPU.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Pemohon PKPU mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);