PERTAMA:

Bahwa Terdakwa WILLIAM WIDARTA selaku Direktur CV DELIMA MANDIRI sekaligus pengendali PT TRIKARYA ABADI PRIMA bersama-sama dengan MAX RULAND BOSEKE selaku Sekretaris Utama (Sestama) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) Tahun Anggaran 2014 dan ANJAR SULISTIYONO selaku Kepala Bidang Pengembangan Pusat Data Dan Informasi (Pusdatin) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) Tahun Anggaran 2014 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), bulan Maret 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di kantor Basarnas yang beralamat di Jalan Angkasa Blok B. 15 No. Kav 2 – 3, Kemayoran, Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum yaitu melanggar ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diantaranya Pasal 5 tentang Prinsip-Prinsip Pengadaan, Pasal 6 tentang Etika Pengadaan, Pasal 66 Ayat (7) tentang Penyusunan HPS, Pasal 83 ayat 1 huruf (e) tentang Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal, Pasal 87 Ayat (3) tentang larangan mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Subbab Pengalihan dan/atau Subkontrak, dalam Pengadaan Truk Angkut Personil 4 WD dan Pengadaan Rescue Carrier Vehicle pada Badan SAR Nasional tahun 2014, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Terdakwa WILLIAM WIDARTA sebesar Rp17.944.580.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan memperkaya MAX RULAND BOSEKE sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp20.444.580.000,00 (dua puluh miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa WILLIAM WIDARTA selaku Direktur CV DELIMA MANDIRI sekaligus pengendali PT TRIKARYA ABADI PRIMA bersama-sama dengan MAX RULAND BOSEKE selaku Sekretaris Utama (Sestama) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) Tahun Anggaran 2014 dan ANJAR SULISTIYONO selaku Kepala Bidang Pengembangan Pusat Data Dan Informasi (Pusdatin) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) Tahun Anggaran 2014 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), bulan Maret 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di kantor Basarnas yang beralamat di Jalan Angkasa Blok B. 15 No. Kav 2 – 3, Kemayoran, Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan Terdakwa WILLIAM WIDARTA sebesar Rp17.944.580.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan menguntungkan MAX RULAND BOSEKE sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu menyalahgunakan kewenangan MAX RULAND BOSEKE selaku Sekretaris Utama (Sestama) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) Tahun Anggaran 2014 dan ANJAR SULISTIYONO selaku Kepala Bidang Pengembangan Pusat Data Dan Informasi (Pusdatin) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) Tahun Anggaran 2014 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp20.444.580.000,00 (dua puluh miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).