KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA

JL. Enggano No.1, Tanjung Priok, Jakarta Utara

Telp./Fax : (021) 43930442,  www.kejari-jakut.go.id

“Demi Keadilan dan Kebenaran Berdasarkan                                                       P-29

           Ketuhanan Yang Maha Esa”

SURAT DAKWAAN

Nomor: Reg. Perk: PDS-03/RP.9/08/2024

1. IDENTITAS TERDAKWA:

1. RIWAYAT PENAHANAN:

1. DAKWAAN:

PRIMAIR

------- Bahwa ia Terdakwa Muhammad Husni selaku Direktur Utama CV. Citra Mandiri berdasarkan Akta Perubahan Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor 12 tanggal 10 Agustus 2022 bersama-sama dengan saksi IMAYATUN selaku Direktur Utama CV. Citra Mandiri berdasarkan Akta Perubahan CV. Citra Mandiri Nomor: 12 tanggal 10 Agustus 2022 Notaris H. Ferdy Fardian Hidayat, SH., MH  dan saksi Teguh Muhammad Firmansyah selaku Manager Bisnis pada Perum Bulog Wilayah DKI Jakarta dan Banten yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor: KD-253/DS101/SM.04.01/11/2011 tanggal 12 November 2021, NIP/NOREG: 067905025/7906025 (masing-masing dituntut dalam perkara terpisah), sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022 atau setidak – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Perum Bulog Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 55, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :183 / KMA/ XII / 2010 tanggal 28 Desember 2010 berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya atau karena terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, secara melawan hukum bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog, Standar Operasional Prosedur (SOP) Penjualan Komoditas Komersial Nomor : SOP-31/DM000/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penjualan Komoditas Komersial, dan Faksimili Dalam Negeri Nomor F-2690/DB000/KB.02/13062022 tanggal 13 Juni 2022 Untuk Pemimpin Wilayah Selindo dari Direktur Bisnis perihal piutang komersial per 31 Mei 2022  memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 7.192.640.000,- (tujuh miliar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor: PE03.03/SR/S-141/PW09/5.1/2024 tanggal 12 Juni 2024 atau perekonomian negara, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog diketahui bahwa Perusahaan Umum (Perum) Bulog adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan. Kemudian dalam Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog menyebutkan bahwa Perum Bulog dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun dl luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan pengawas. Oleh karena itu, maka Perum Bulog membuka kantor wilayah untuk menunjang operasional usaha yang salah satunya adalah Kantor Wilayah Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten selanjutnya disebut Perum Bulog Jakarta Banten) yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 55, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
• Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog disebutkan bahwa kegiatan usaha utama Perum Bulog meliputi produksi, perdagangan dan jasa. Salah satu bentuk usaha perdagangan yang dilakukan oleh Perum Bulog adalah perdagangan hasil budidaya pangan beras serta pangan lainnya dan perdagangan hasil industri berbasis pangan beras dan pangan lainnya serta turunannya. Pelaksanaan penjualan hasil budidaya dan/atau hasil industri berbasis pangan beras atau pangan lainnya dilakukan melalui penjualan komoditas komersial. Adapun dasar pelaksanaan penjualan komoditas komersial diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Penjualan Komoditas Komersial Nomor: SOP-31/DM000/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penjualan Komoditas Komersial (selanjutnya disebut SOP Penjualan Komoditas Komersial).
• Bahwa struktur Perum Bulog Jakarta Banten pada tahun 2022 terdiri atas pihak-pihak sebagai berikut:

• Pemimpin Wilayah: Saksi Eko Pranoto
• Wakil Pemimpin Wilayah: Sdr. Dani Satrio
• Manajer Pengadaan: Sdr. Erdi Baskoro
• Manajer Operasional dan Pelayanan Publik: Sdr. Abdillah Luhur Atmaja
• Manajer Bisnis: Saksi Teguh Muhammad Firmansyah
• Manajer Administrasi dan Keuangan: Saksi Rizky Puspitasari

• Bahwa pada awalnya Terdakwa Muhammad Husni yang merupakan Direktur Utama CV. Citra Mandiri yang bergerak dibidang usaha angkutan. Sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa Muhammad Husni dihubungi oleh saksi Feri Effendi yang merupakan suami dari saksi Imayatun untuk menawarkan kerja sama, yang pada saat itu istri dari saksi Feri Effendi yaitu saksi Imayatun adalah pemilik dari RPK Alma. RPK Alma adalah mitra dari Perum Bulog Wilayah DKI Jakarta – Banten.
• Bahwa selanjutnya terjadi pertemuan antara Terdakwa Muhammad Husni, saksi Imayatun dan saksi Feri Effendi. Dalam pertemuan tersebut, saksi Feri Effendi menyampaikan bahwa saksi Imayatun memiliki akses khusus ke Perum Bulog Wilayah DKI Jakarta - Banten, lalu saksi Imayatun menawarkan untuk kerja sama dalam pemesanan komoditas dengan menggunakan skema tunda bayar. Setelah mendapat tawaran tersebut, Terdakwa Muhammad Husni tertarik untuk bekerja sama dalam bisnis penjualan komoditas yang ditawarkan oleh Saksi Imayatun.
• Bahwa sekitar awal bulan September 2022, Terdakwa Muhammad Husni     berkomunikasi dengan Sdr. Rudianto untuk menyampaikan kerja sama terkait jual beli komoditas sembako berupa beras, minyak dan gula.
• Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Husni menjalin kerja sama dengan PT Sinar Sembilan Sembilan Internasional yang bergerak dalam bidang usaha penjualan sembako dalam kapasitas besar untuk didistribusikan ke retailer-retailer dengan harapan mendapat keuntungan dari penjualan. Mengetahui sistem pembelian tunda bayar yang ditawarkan Terdakwa Muhammad Husni, saksi Sri Rahayu dan saksi Rukyat tertarik dan meminta untuk Terdakwa Muhammad Husni segera meneruskan PO yang diminta oleh PT Sinar Sembilan Sembilan Internasional ke pihak Perum Bulog Wilayah DKI Jakarta - Banten melalui CV. Citra Mandiri.
• Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Husni meminta saksi Imayatun menemui Saksi Teguh Muhammad Firmansyah di Kantor Perum Bulog DKI Jakarta Banten. Dalam pertemuan tersebut Saksi Imayatun menyampaikan bahwasannya ada pesanan komoditas berupa Gula dan Beras dalam jumlah besar tetapi pembayaran tidak dapat dilakukan secara tunai, melainkan dengan mekanisme pembayaran secara utang piutang (tunda bayar). Atas hal tersebut, Saksi Teguh Muhammad Firmansyah memperbolehkan Saksi Imayatun untuk mengajukan Purchase Order (selanjutnya disebut PO) kepada Perum Bulog DKI Jakarta - Banten dengan syarat PO tidak diajukan melalui RPK Alma melainkan melalui Perseroan Terbatas atau Commanditer Vennootschap yang mencantumkan nama Saksi Imayatun dalam perusahaan tersebut. Kemudian Saksi Teguh Muhammad Firmansyah juga memberi kebijakan kepada saksi Imayatun untuk pembayarannya dilakukan dengan metode tunda bayar dengan jangka waktu selama 14 (empat belas) hari.
• Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Husni bertemu dengan saksi Imayatun dan menyampaikan persyaratan yang diminta oleh Saksi Teguh Muhammad Firmansyah yakni memasukkan Saksi Imayatun dalam struktur CV. Citra Mandiri. Kemudian Terdakwa Muhammad Husni melakukan perubahan terhadap struktur CV. Citra Mandiri yaitu Terdakwa Muhammad Husni sebagai Direktur Utama dan Saksi Imayatun sebagai Direktur berdasarkan Akta Perubahan CV. Citra Mandiri Nomor 12 Tanggal 10 Agustus 2022 Notaris H. Ferdy Fardian Hidayat, S.H., M.H.
• Bahwa setelah adanya Akta Perubahan CV. Citra Mandiri, Terdakwa Muhammad Husni meminta saksi Imayatun mendaftarkan CV Citra Mandiri sebagai mitra ritel Perum Bulog DKI Jakarta - Banten dengan menyerahkan KTP, NPWP, NIB, serta PO yang merupakan syarat kelengkapan administratif sebagai mitra.
• Bahwa setelah CV. Citra Mandiri terdaftar sebagai mitra ritel Perum Bulog DKI Jakarta – Banten, terdakwa Muhammad Husni selaku Direktur Utama CV. Citra Mandiri mulai membuat PO kepada Perum Bulog DKI Jakarta – Banten.
• Bahwa pola pemesanan antara PT Sinar Sembilan Sembilan Internasional, CV Citra Mandiri, dan Perum Bulog DKI Jakarta Banten diawali dengan cara Saksi Sri Rahayu dan Saksi Rukyat membuat PO ke CV Citra Mandiri. Adapun PO yang dibuat dari PT Sinar Sembilan Sembilan Internasional adalah sebagai berikut:

PO dari PT Sinar Sembilan Sembilan Internasional dikirimkan melalui pesan whatsapp dari Saksi Rukyat kepada Terdakwa Muhammad Husni. Setelah itu Terdakwa Muhammad Husni menyampaikan PO dari PT Sinar Sembilan Sembilan Internasional kepada saksi Imayatun.

• Bahwa selanjutnya setelah saksi Rukyat dan saksi Sri Rahayu mewakili PT Sinar Sembilan Sembilan Internasional membuat PO kepada CV. Citra Mandiri, lalu saksi Imayatun maupun saksi Muhammad Husni memerintahkan kepada saksi Intan Syafira Abdillah untuk membuat format PO sama seperti PO yang dikirimkan oleh PT Sinar Sembilan Sembilan Internasional ke CV. Citra Mandiri, setelah itu PO tersebut dikirimkan kepada Perum Bulog Wilayah DKI Jakarta – Banten yang biasanya diterima melalui saksi Pamungkas Agus Widodo atau saksi Irsa Maulian Nugraha atau terkadang juga melalui saksi Teguh Muhammad Firmansyah dengan rincian sebagai berikut:

• Bahwa dalam SOP Penjualan Komoditas Komersil, dijelaskan bahwa PO harus diajukan kepada Pimpinan Wilayah namun dalam pelaksanaannya hanya PO tanggal 09 September 2022 yang diketahui oleh Saksi Eko Pranoto selaku Pimpinan Wilayah Pimpinan Wilayah Perum Bulog Jakarta Banten, sementara PO lainnya yang diperintah oleh Terdakwa Muhammad Husni dan Saksi Imayatun diproses oleh saksi Teguh Muhammad Firmansyah tanpa sepengetahuan Saksi Eko Pranoto selaku Pimpinan Wilayah Perum Bulog Wilayah DKI Jakarta - Banten sehingga perbuatan Terdakwa Muhammad Husni bersama-sama dengan saksi Imayatun dan saksi Teguh Muhammad Firmansyah telah bertentangan dengan Bagian VIII Prosedur Perencanaan dan Tata Cara Penjualan Komoditas Komersial Huruf B Tata Cara Penjualan Komoditas Angka 3 Ketentuan Umum Penjualan huruf b Standar Operasional Prosedur (SOP) Penjualan Komoditas Komersial Nomor : SOP-31/DM000/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penjualan Komoditas Komersial yang berbunyi: “SPS diterbitkan setelah persetujuan Direksi/Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau Pejabat Lain yang ditunjuk di tingkat Direksi/ Divre/Subdivre/Kansilog terhadap PO yang diajukan”.
• Bahwa kemudian PO yang diajukan oleh saksi Imayatun (mewakili CV. Citra Mandiri) kepada Perum Bulog Jakarta Banten, atas perintah dari saksi Teguh Muhammad Firmansyah kepada saksi Pamungkas diterbitkan Sales Order (selanjutnya disebut SO) dengan rincian sebagai berikut:

• Bahwa PO yang masuk ke Perum Bulog Wilayah Jakarta – Banten langsung diterima oleh saksi Irsa Maulian Nugraha selaku Asisten Manager Penjualan Jaringan Ritel, Langsung, dan E-commerce. Selanjutnya saksi Irsa Maulian Nugraha memerintahkan saksi Pamungkas Agus Widodo selaku staff bisnis untuk membuatkan SO yang selanjutnya akan ditandatangani oleh saksi Teguh Muhammad Firmansyah.
• Bahwa menurut SOP Penjualan Komoditas Komersil, SO dapat diterbitkan setelah PO mendapatkan persetujuan serta ditanda tangani dari Saksi Eko Pranoto selaku Pimpinan Wilayah Perum Bulog DKI Jakarta Banten kemudian dibuatkan  Perjanjian Jual Beli (selanjutnya disebut PJB) patut diketahui untuk transaksi tanggal 09 September 2022 sampai dengan 08 November 2022 telah dibuatkan PJB antara Perum Bulog Jakarta Banten dengan CV. Citra Mandiri namun tidak ditandatangani oleh Saksi Eko Pranoto selaku Pimpinan Wilayah dan transaksi tanggal 09 November 2022 sampai dengan 24 November 2022 tidak dibuatkan PJBnya tetapi SO untuk transaksi mulai tanggal 09 September 2022 sampai dengan 24 November 2022 tetap diproses oleh saksi Teguh Muhammad Firmansyah sehingga barang dapat diambil oleh CV Citra Mandiri untuk PT Sinar Sembilan Sembilan Internasional meskipun belum ada perjanjiannya.
• Bahwa berdasarkan Faksimili Dalam Negeri dari Direktur Komersial kepada Seluruh Pimpinan Wilayah di Indonesia Nomor: F-5088/DM000/KB.02/09112021 tanggal 09 November 2021 perihal Penginputan Transaksi Penjualan melalui Aplikasi ERP maka transaksi Penjualan Komoditas Komersial pada Perum Bulog dilakukan melalui Sistem Enterprise Resource Planning (selanjutnya disebut Sistem ERP). Dalam Sistem ERP, pencatatan transaksi dilakukan dengan cara terlebih dahulu memasukan master produk meliputi nama, deskripsi, kuantum dan pricelist kemudian baru dimasukan master pelanggan yang berisi jenis channeling dan nama pelanggan. Setelah itu, untuk menerbitkan SO maka perlu dimasukan dokumen referensi kedalam Sistem ERP dengan memasukan nomor PO. Dengan terbitnya SO maka komoditas bisa dilakukan