Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Pemohon Termohon Status Perkara
207/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst RITA T.H. SILALAHI SR ELEONORA PT. MAHKOTA PROPERTI INDO SENAYAN Pemberitahuan Putusan
Tanggal Pendaftaran Selasa, 23 Jul. 2024
Klasifikasi Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Nomor Perkara 207/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal Surat Kamis, 18 Jul. 2024
Nomor Surat
Pemohon
NoNama
1RITA T.H. SILALAHI SR ELEONORA
Kuasa Hukum Pemohon
NoNamaNama Pihak
1Dian Amalia, S.H.RITA T.H. SILALAHI SR ELEONORA
Termohon
NoNama
1PT. MAHKOTA PROPERTI INDO SENAYAN
Kuasa Hukum Termohon
Petitum
  1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan TERMOHON PKPU/ PT. MAHKOTA PROPERTI INDO SENAYAN dalam keadaan Penundaan Kewajian Pembayaran Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya;
  3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU;
  4. Menunjuk dan mengangkat :
    FAJAR ROMY GUMILAR, S.H. selaku Pengurus dan Kurator sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-98.AH.04.06-2023 tertanggal 07 Juni 2023, yang beralamat Kantor di Kantor Hukum Gumilar & Co., Gedung Gondangdia Lama No. 25, Lt. 3, Jalan R.P. Soeroso No. 25, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330;
    IRFAN NADIRA NASUTION, S.H., selaku Pengurus dan Kurator sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-15 AH.04.06-2023 Tertanggal 02 Februari 2023 yang beralamat kantor di Kantor Hukum Irfan Nadira Nasution & Partners (Advokat, Kurator & Pengurus, Likuidator, Legal Auditor), Gedung Kopi, Lt. 1, JI. RP Soeroso No. 20, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.
  5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil TERMOHON PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam Sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara aquo diucapkan.
  6. Membebankan biaya perkara kepada TERMOHON PKPU.
Pihak Dipublikasikan Ya
Prodeo Tidak