1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU secara sukarela atau terhadap diri sendiri (voluntair) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU seluruhnya;
2. Menyatakan PEMOHON PKPU berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
3. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) terhadap PEMOHON PKPU untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;
4. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PEMOHON PKPU;
5. Menunjuk dan mengangkat:
   - Saudara ABDUL HAMID, S.H.;
   - Saudara MUH CHAIDIR ALI BASIR, S.H.
   untuk bertindak sebagai TIM PENGURUS dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo, dan sebagai TIM KURATOR apabila PEMOHON PKPU (dalam perkara Penundaan PKPU a quo) dinyatakan Pailit;
6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil PEMOHON PKPU dan para kreditor yang dikenal dengan surat tercatat, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) a quo diucapkan;
7. Menghukum atau membebankan PEMOHON PKPU untuk membayar biaya perkara.

Apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Niaga Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).