1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan Sah dan berlaku Surat Kesepakatan Bersama Pengakhiran Perjanjian Kerja Tertanggal 26 Oktober 2023.
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan, yaitu :

1. Bahwa sejak di berhentikan bekerja tanggal 25 November 2023 sampai dengan Adanya Anjuran dari Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, Penggugat tidak dibayarkan Upahnya, dan yang semestinya dibayarkan oleh Tergugat pada saat tanggal gajian yaitu tanggal 25 November 2023;

Bahwa terhadap gaji, wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp. 9.3 71.934,- X 1 bulan Upah = Rp. 9.371.934

1. Denda Keterlambatan Pembayaran Upah selama 171 hari Rp. 7.061.044,-
2. Hak atas Uang Kompensasi atas berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)  (masa kerja/12) X 1 bulan Gaji (Rp. 9.371.934) = Rp. 9.371.934
3. Hak Pesangon 2 (dua) Bulan Upah X Rp. 9.371.934 = Rp. 18.743.868,-

Sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat secara keseluruhan adalah;

A+B=C+D= Rp. 9.371.934,-

Rp. 7.061.044,-

Rp. 9.371.934,-

                     Rp. 18.743.868,-+

                     Rp. 44. 548.780

1. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitverbaar bij voorad) meskipun ada Upaya-upaya hukum.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambayan dari pelaksanaan Putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan Memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)