1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) Sementara ini untuk seluruhnya.
2. Menetapkan TERMOHON PKPU berada dalam PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari, dengan segala akibat hukumnya.
3. Menunjuk Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas.
4. Menunjuk dan mengangkat Tim Pengurus TERMOHON PKPU :
   - TRI ALVIAN MACHWANA,S.H.; Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.: AHU – 321 AH.04.05 - 2022, tertanggal 22 September 2022, beralamat   di The H Tower Lantai 12 Unit 12 D, Jalan H.R Rasuna Said, Kav 20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan.
   - ABDUL HAJI TALAOHU, SH.; Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.:AHU – 330 AH.04.05 - 2022, tertanggal 23 September 2022, beralamat di The H Tower Lantai 12 Unit 12 D, Jalan H.R Rasuna Said, Kav 20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan.
   - HENDRA AGUS SIMANJUNTAK,S.E,SH.; Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.:AHU-357 AH.04.03-2021 tertanggal 10 Mei 2021, beralamat The H Tower Lantai 12 Unit 12 D, Jalan H.R Rasuna Said, Kav 20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan.
5. Menghukum TERMOHON PKPU dibebankan membayar biaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).