MENGADILI :

1. MENERIMA PERMOHONAN PRAPERADILAN DARI PEMOHON ;

2. MENYATAKAN PENETAPAN TERSANGKA ATAS DIRI PEMOHON ADALAH TIDAK SAH KARENA MELANGGAR UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN OLEH KARENANYA PENETAPAN TERSANGKA A QUO TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT ;

3. MENYATAKAN PENYELIDIKAN YANG DILAKSANAKAN OLEH TERMOHON TERHADAP PEMOHON TENTANG DUGAAN PERISTIWA TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 54 AYAT 4 JO PASAL 73 F AYAT 1 DAN ATAU PASAL 13 JO PASAL 71 AYAT 2 UU NO. 32 TAHUN 1997 SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH UU NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR ;

4. MENYATAKAN PENYIDIKAN YANG DILAKSANAKAN OLEH TERMOHON TERKAIT PERISTIWA PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP DIRI PEMOHON SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 54 AYAT 4 JO PASAL 73 F AYAT 1 DAN ATAU PASAL 13 JO PASAl 71 AYAT 2 UU NO. 32 TAHUN 1997 SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH UU NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR HUKUM, DAN OLEH KARENANYA PENETAPAN A QUO TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT ;

5. MENYATAKAN TIDAK SAH SEGALA KEPUTUSAN ATAU PENETAPAN YANG DIKELUARKAN LEBIH LANJUT OLEH TERMOHON YANG BERKENAAN DENGAN PENETAPAN TERSANGKA ATAS DIRI PEMOHON OLEH TERMOHON ;

6. MENGHUKUM TERMOHON UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI KERUGIAN SEBESAR Rp. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH)

7. MENGHUKUM TERMOHON UNTUK MEMBAYAR BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA A QUO ;

ATAU JIKA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BERPENDAPAT LAIN MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA ;