1. Mengabulkan Bantahan Pembantah seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
4. Menyatakan Pembantah sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2/Kemayoran seluas : + 564 m² (lima ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Serdang Raya Nomor : 2, 3, 5 dan 6 RT.005 RW.009, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
5. Menyatakan batal putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 462 PK/PDT/2018 tanggal 6 Agustus 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 462/PDT/2017/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.213/Pdt,G/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 2 maret 2017 tersebut karena tanah bangunan yang menjadi obyek sengketa adalah milik Pembantah bukan milik Terbantah I, Terbantah II, terbantah III dan terbantah IV;
6. Menyatakan Batal atau tidak sah putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 462 PK/PDT/2018 tanggal 6 Agustus 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 462/PDT/2017/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.213/Pdt,G/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 2 maret 2017;
7. Menyatakan Terbantah V dan para Turut Terbantah telah melakukan perbuatan melawan hukum;

8.    Menyatakan batal dan tidak sah dengan segala akibat hukum surat-surat yaitu :

8.1.    Sertipikat Hak Milik No. 53/Serdang yang diterbitkan Turut Terbantah II;

8.2.    Akta Jual Beli No. 206/Kemayoran/1994 tanggal 4 Pebruari 1994 yang

          dibuat oleh Notaris/PPAT Chardus Nangkih Sinulingga, S.H.;

9.    Menghukum Turut Terbantah II untuk Menyatakan batal atau tidak sah sertipikat Hak Milik No. 53/Serdang yang diterbitkan tanggal 16 oktober 1973 serta mencabut sertipikat Hak Milik No. 53/Serdang yang diterbitkan tanggal 16 oktober 1973; 

10.  Menghukum Terbantah V dan Turut Terbantah I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) seketika dan sekaligus lunas kepada Pembantah;

11.  Memerintahkan kepada kantor lelang negara untuk melelang seluruh asset atau barang – barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Terbantah V dan Turut Terbantah I yang telah dilakukan/diletakan sita jaminan dan menyerahkan hasil lelang tersebut kepada Pembantah secara tunai;

12.  Menghukum Terbantah V dan para Turut Terbantah untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) setiap hari lalai memenuhi putusan ini, segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan pasti;

13.  Menghukum para Terbantah dan Turut Terbantah untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

14.  Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta, meskipun para Terbantah dan Turut Terbantah menyatakan banding, kasasi, Peninjauan Kembali dan perlawanan hukum lainnya;

15.  Menetapkan biaya perkara menurut hukum;