Tanggal Pendaftaran |
Selasa, 08 Okt. 2024 |
Klasifikasi Perkara |
Perbuatan Melawan Hukum |
Nomor Perkara |
635/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst |
Tanggal Surat |
Senin, 07 Okt. 2024 |
Nomor Surat |
|
Penggugat |
No | Nama | 1 | PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA |
|
Kuasa Hukum Penggugat |
No | Nama | Nama Pihak | 1 | DR. HENDRICUS SIDABUTAR.,SH.,MH.,M.K.n | PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA |
|
Tergugat |
No | Nama | 1 | PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA Cq SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JAMBI Cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 2.1 PROVINSI JAMBI PEKERJAAN PRESERVASI JALAN SIMPANG NIAM - LUBUK KAMBING 1 TAHUN ANGGARAN 2022 | 2 | PT BANK RAKYAT INDONESIA (persero) KANTOR CABANG BANDARA SOEKARNO HATTA | 3 | PT. PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH KANTOR CABANG UTAMA |
|
Kuasa Hukum Tergugat |
|
Turut Tergugat |
No | Nama | 1 | PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA Cq SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JAMBI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) | 2 | KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PADA PAKET PEKERJAAN PRESERVASI JALAN SIMPANG NIAM- LUBUK KAMBING I TAHUN ANGGARAN 2022 DAN ATAU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA | 3 | UD. YUDHA PRATAMA |
|
Kuasa Hukum Turut Tergugat |
-
|
Nilai Sengketa(Rp) |
0,00 |
Petitum |
- Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;-----------------------------------
- Menyatakan Tergugat –I, Tergugat – II, & Tergugat – III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pengugat dan telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdata Jo Pasal 1366 KUHPerdata Jo Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Bab II Pasal 2 huruf (F) Jo Bab XI pasal 88 ayat (1) sampai dengan (3) Jo Pasal 95 Jo Pasal 98 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Pasal 78 ayat (3) dan ayat (4);-------
- Menyatakan Kesulitan Pengugat mencari raw material, berupa : quarry agregat kelas A dikarenakan Keterbatasan quarry agregat kelas A ini dapat dikualifikasikan sebagai Keadaan Kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada Pasal Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 47 Huruf (J) Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 Ayat (52);-----------
... dst. |
Pihak Dipublikasikan |
Ya |
Prodeo |
Tidak |