Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Pemohon Termohon Status Perkara
136/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst PT DOVER TRADING INDONESIA PT GUNUNG SELANG Persidangan
Tanggal Pendaftaran Selasa, 07 Mei 2024
Klasifikasi Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Nomor Perkara 136/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal Surat Senin, 06 Mei 2024
Nomor Surat
Pemohon
NoNama
1PT DOVER TRADING INDONESIA
Kuasa Hukum Pemohon
NoNamaNama Pihak
1Sukardi,S.HPT DOVER TRADING INDONESIA
Termohon
NoNama
1PT GUNUNG SELANG
Kuasa Hukum Termohon
Petitum
  1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU/ PT GUNUNG SELANG;
  2. Menetapkan keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) terhadap Termohon PKPU/ PT GUNUNG SELANG untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
  3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU;
  4. Mengangkat :
    AUDY RAHMAT, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-200 AH.04.03-2021 tanggal 19 Maret 2021. Gedung World Trade Center,Jakarta Selatan.
    MOH. YUDA SUDAWAN, S.H.,M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-105 AH.04.05-2022 tanggal 29 Maret 2022. Prosperity Tower 20th Floor, Jakarta.
    selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU/ PT GUNUNG SELANG dan/atau Kurator apabila Termohon PKPU dinyatakan Pailit;
  5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU/ PT GUNUNG SELANG, Pemohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan;
  6. Membebankan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini kepada Termohon PKPU.
Pihak Dipublikasikan Ya
Prodeo Tidak