DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada tanggal 21 Oktober 2018 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sah demi hukum terhitung sejak putusan di bacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan perundang-undangan;
5. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar hak-hak PENGGUGAT terhitung sejak putusan di bacakan, yaitu sebesar: Rp.1.455.629.000,- (satu miliar, empat ratus lima puluh lima juta, enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom), terhadap setiap keterlambatan TERGUGAT dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun TERGUGAT mengajukan perlawanan atau kasasi (uitvoerbaar bij Voorraad);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.               

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) ini kami ajukan, dan atas berkenannya Majelis Hakim mengabulkan gugatan PENGGUGAT, kami ucapkan terima kasih